BANDUNG, 14 November 2026 – Menghafal sila-sila Pancasila atau memahami teori demokrasi di ruang kelas tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan zaman. Di tengah derasnya arus disinformasi digital, menguatnya polarisasi, hingga ketimpangan sosial yang kian nyata, pendidikan kewargaan dituntut melampaui sekadar transfer pengetahuan: ia harus melahirkan kepekaan sosial dan keberanian untuk bertindak.
Tantangan inilah yang dijawab oleh Global Citizenship Education Cooperation Centre (GCC) Indonesia bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melalui workshop bertajuk “From Civic Knowledge to Civic Action: Transformative GCED Pedagogy through Civic Sensibility in Teacher Education Institutions (TEIs)” di Hotel Kimaya Braga, Bandung (14–15/11/2026), kedua lembaga ini mempertemukan para guru dan dosen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk merancang ulang wajah pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Didukung oleh Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) di bawah naungan UNESCO, kegiatan ini mengintegrasikan konsep Global Citizenship Education (GCED) transformatif ke dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK). Langkah ini menjadi kontribusi konkret dunia pendidikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Target 4.7 mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewargaan global.
Menjembatani Pengetahuan dan Keberanian Bertindak

Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., menyoroti bahwa kesenjangan terbesar dalam pendidikan saat ini adalah terputusnya rantai antara apa yang diketahui mahasiswa dengan apa yang mereka lakukan di masyarakat. Memahami konsep keadilan tidak otomatis membuat seseorang tergerak ketika melihat ketidakadilan di depan matanya.
“Pendidikan kewargaan harus mampu membangun keterhubungan antara pengetahuan, nalar kritis, empati sosial, dan tindakan nyata. Pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan mengetahui dan memahami, tetapi harus mendorong keberanian untuk bertindak,” tegas Prof Didi.
Menurutnya, kualitas pendidikan dalam kerangka SDG 4 tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual lulusannya, melainkan dari seberapa besar kepekaan moral dan kemauan mereka untuk turun tangan menyelesaikan persoalan publik.
Tiga Dimensi Kepekaan Kewargaan
Gagasan tersebut diperdalam oleh Direktur GCC Indonesia, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., yang memperkenalkan urgensi civic sensibility atau kepekaan kewargaan. Ia memetakan tiga dimensi utama yang harus diasah pada diri mahasiswa:
- Kesadaran moral-kewargaan: Kemampuan melihat sebuah peristiwa sebagai isu yang menyangkut martabat manusia dan keadilan bersama.
- Responsivitas empatik: Kesediaan menyelami kesulitan orang lain yang berbeda latar belakang.
- Kepedulian berkelanjutan: Konsistensi merawat perhatian pada isu sosial agar tidak sekadar menjadi reaksi emosional sesaat.
Prof. Dasim juga mengingatkan bahwa ketimpangan akses pendidikan sering kali berakar pada masalah struktural—mulai dari kebijakan kelas hingga norma lingkungan—bukan sekadar rendahnya motivasi individu. Di titik inilah pendidikan kewargaan bersinggungan erat dengan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), yakni melatih mahasiswa mengenali diskriminasi dan memperjuangkan inklusi sosial.
Akar Budaya Lokal sebagai Kompas Global
Menjadi warga dunia (global citizen) bukan berarti tercerabut dari akar budaya sendiri. Hal ini ditekankan oleh Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D., yang memandang kearifan lokal dan Pancasila sebagai fondasi mutlak sebelum generasi muda berinteraksi di panggung global.
“Pendidikan kewargaan global tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas lokal dan akar budayanya. Pemahaman terhadap nilai budaya dan identitas kebangsaan justru menjadi modal penting untuk berinteraksi dengan masyarakat global,” ujar Prof. Ace.
Nilai-nilai khas Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas dinilai sangat relevan untuk menerjemahkan konsep kewargaan global ke dalam praktik sehari-hari, sekaligus merawat keberagaman budaya sebagaimana diamanatkan SDG 4.7.
Membentengi Ruang Digital dengan Dialog dan Refleksi
Sementara itu, dari sisi metode pengajaran, Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si., menawarkan tiga pendekatan utama: dialog kritis, komunikasi etis, dan pembelajaran reflektif. Pendekatan ini kian mendesak di era digital, ketika ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), hingga penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI) mengancam kualitas demokrasi.
“Ukuran keberhasilan pendidikan kewargaan bukan hanya terletak pada kemampuan peserta didik menjelaskan konsep demokrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut membentuk kesadaran dan keberanian mengambil sikap bertanggung jawab di masyarakat,” kata Prof. Ridwan.
Pembiasaan dialog yang menghormati perbedaan dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan ini menjadi kontribusi langsung dunia kampus dalam mewujudkan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
Dari Ruang Kelas Menuju Prototipe Perubahan



