Oleh: Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.

(Direktur GCC Indonesia & Profesor Sosiologi Kewarganegaraan UPI)

Delapan puluh satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia menghadirkan pertanyaan mendasar: Apakah kemerdekaan ini telah membuat kehidupan manusia Indonesia semakin bermartabat dan membahagiakan?

Tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” memuat cita-cita yang saling mengikat. Kedaulatan tanpa keadilan akan kehilangan arah moral. Keadilan tanpa kemakmuran tak menjawab kebutuhan nyata. Sementara kemakmuran tanpa keadilan hanya dinikmati segelintir orang.

Pertanyaan ini semakin mendesak saat kita berhadapan dengan disrupsi digital, kecerdasan artifisial, hingga krisis iklim dan polarisasi sosial. Menjadi warga negara di abad ke-21 memerlukan keahlian baru: memahami dunia sekaligus peka terhadap kemanusiaan.

Angka Pembangunan vs Keadilan Nyata

Kita patut optimistis melihat capaian bangsa saat ini: pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 mencapai 5,29%, angka kemiskinan turun ke 8,07%, dan Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 75,90.

Namun, rasio Gini kota yang masih berada di angka 0,387 mengingatkan kita bahwa pembangunan belum fully merata.

Pembangunan membutuhkan kepekaan moral. Angka kemiskinan dan pengangguran bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan pengalaman hidup manusia nyata yang harus disentuh dengan kebijakan berkeadilan.

Menjawab Civic Knowledge–Action Paradox

Tantangan terbesar kewargaan hari ini adalah kesenjangan antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan—sebuah fenomena yang saya sebut sebagai civic knowledge–action paradox.

• Kita tahu korupsi dan diskriminasi itu salah.
• Kita tahu lingkungan harus dijaga dan toleransi itu penting.
• Kita fasih memaparkannya di ruang kelas maupun media sosial.

Namun, tahu tidak otomatis membuat kita bertindak. Tantangan pendidikan hari ini bukan lagi sekadar membuat warga tahu, melainkan menyentuh kesadaran moral mereka agar mau bergerak.

Membangun Civic Sensibility

Dalam Sosiologi Kewarganegaraan, kewarganegaraan bukan sebatas status hukum, melainkan praktik hidup sehari-hari. Di sinilah pentingnya Civic Sensibility (kepekaan kewargaan).

Civic sensibility menuntun seseorang melalui alur moral:

Mengetahui → Merasakan → Peduli → Merasa Terpanggil → Mengambil Sikap → Bertindak.

Warga dengan civic sensibility tidak hanya paham teori kemiskinan, tetapi bisa merasakan kesulitan sesama. Ia tidak sekadar bicara perdamaian, tetapi menahan diri dari menyebar kebencian di ruang digital.

Kewargaan Global dan Otonomi Moral Digital

Kemerdekaan Indonesia sejak awal diarahkan untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Menjadi warga global tidak membuang identitas nasional; nilai gotong royong dapat bertransformasi menjadi solidaritas global, dan musyawarah menjadi budaya dialog antar-bangsa.

Di era digital, kedaulatan warga diuji oleh manipulasi informasi dan algoritma. Warga berdaulat abad ke-21 wajib memiliki otonomi moral: mampu berpikir kritis, tidak mudah diprovokasi, serta tetap melihat sisi kemanusiaan di balik layar digital.

Menuju Indonesia Emas 2045 yang Berkeutamaan

Menuju satu abad kemerdekaan pada 2045, kita harus bertanya: Manusia seperti apa yang ingin kita cetak?

Apakah hanya manusia yang kompetitif dan menguasai teknologi? Atau manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, produktif sekaligus peduli?

Rasa syukur terbaik atas kemerdekaan bukan hanya seremonial upacara, melainkan meneruskan perjuangan agar kemajuan menjadi berkah bagi semua.

Indonesia membutuhkan warga yang tidak sekadar tahu apa yang baik, tetapi warga yang mampu merasakan kebaikan, peduli, dan berani bertindak. itulah makna tertinggi kemerdekaan pada abad ke-21.